Islam is the forerunner of all juristi organs in giving women their rights. It preceded all previous jurisdictions, particularly the civil ones in this respect. It gives woman such rights that have not and are not as enjoyed by the woman in many parts of the world.
Islam adalah pelopor dari semua organ juristi dalam memberikan wanita hak-hak mereka. Ini didahului semua wilayah hukum sebelumnya, terutama yang sipil dalam hal ini. Ini memberi wanita hak-hak tersebut yang belum dan tidak seperti yang dinikmati oleh wanita di berbagai belahan dunia.
These rights may be summed up as follows: Women were used to be left behind in the home. Before marriage, the father or guardian was fully in charge of everything, where a woman had no will of her own; once married then husband took over those responsibilities and in this turn became the guardian with unlimited access to all women's aspects of life. However, with the advent of Islam, a just balance was established between duties and rights because these are closely interrelated according to the elementary rules of logic.
Hak-hak ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Wanita digunakan untuk ditinggalkan di rumah. Sebelum menikah, ayah atau wali sepenuhnya jawab atas segala sesuatu, di mana seorang wanita tidak memiliki kehendak sendiri, satu kali menikah maka suami mengambil alih tanggung jawab itu dan pada gilirannya ini menjadi wali dengan akses tak terbatas ke semua aspek hidup perempuan. Namun, dengan kedatangan Islam, keseimbangan hanya didirikan antara tugas dan hak karena secara erat berhubungan sesuai dengan aturan dasar logika.
"And they (women) have rights similar to those (of man) over them in kindness, and men are a degree above them. Allah is Ever-Mighty, Ever-Wise" (Sura 2:228)
"Dan mereka (perempuan) memiliki hak yang sama dengan (manusia) atas mereka dalam kebaikan, dan laki-laki itu satu tingkat di atas mereka Allah. Selalu Perkasa, Selalu Bijaksana" (QS 2:228)
In pre-Islamic days, a woman if single had no individual freedom and if married, she became her husband's 'ward' that are totally deprived of independence. All this was subjected to reform when Muhammad decided that responsibilities of her personal affairs belong to her and thus her guardian was no more empowered to oblige her to marry the man whom he has chosen for.
Pada tahun sebelum Islam hari, wanita belum menikah tidak memiliki kebebasan pribadi dan jika menikah, ia menjadi 'ruang' suaminya yang secara benar-benar kehilangan kemerdekaan. Semua ini menjadi sasaran reformasi ketika Muhammad memutuskan bahwa tanggung jawab urusan pribadinya miliknya dan dengan demikian walinya tidak lebih diberdayakan untuk mewajibkan dia untuk menikahi orang yang ia telah memilih untuk.
An adult sane Muslim women has the right to control her financial affairs without interference from her father or any relative. The private property of a married women is her own and entirely separated from that of her husband, She is free to make the contributions she estimates right without waiting for his consent. No husband has the right to make decisions on his wife's behalf in financial matters unless officialy commissioned to do so and she has the right to relieve him of this commissions at any time she estimate him unwise in his decisions.
Seorang wanita dewasa muslim sehat memiliki hak untuk mengontrol urusan keuangan tanpa campur tangan dari ayahnya atau saudara apapun. Milik pribadi seorang wanita menikah adalah sendiri dan sepenuhnya dipisahkan dari suaminya, ia bebas untuk membuat kontribusi dia memperkirakan tepat tanpa menunggu persetujuannya. Suami tidak memiliki hak untuk membuat keputusan atas nama istrinya dalam hal keuangan kecuali secara resmi ditugaskan untuk melakukannya dan dia memiliki hak untuk membebaskannya dari komisi ini setiap saat dia memperkirakan dia tidak bijaksana dalam keputusannya.
chapter 4 : an english hanbook for University Students Supplemented With Reading in Islamic Studies
